Motivasi di Balik Perebutan Komisi

BARU mulai bertugas, anggota DPR dan partai-partai yang memperoleh kursi di DPR dan DPRD sudah berebut rezeki lewat penguasaan pimpinan komisi. Sembilan fraksi di DPR sekarang sudah mulai kasak-kusuk untuk memperebutkan 65 kursi pimpinan komisi dan badan. Tentu saja yang dianggap basah dan bisa mengalirkan banyak fulus menjadi rebutan. Sementara yang kering diberikan kepada partai-partai kecil. Hal serupa juga terjadi di DPRD provinsi, kota maupun kabupaten. Mereka sudah ancang-ancang jauh-jauh hari.

Jelaslah ada motivasi yang buruk di belakang semua itu kalau benar pertimbangannya semata-mata demi uang.
Belum apa-apa mereka sudah mengingkari janji dan komitmennya semasa kampanye walaupun hal itu juga belum bisa dijadikan alasan untuk menuding mereka pasti akan berbuat macam-macam.

Tetapi siapa pula yang bisa membantah ataupun menolak anggapan bahwa dari motivasi dasarnya sebenarnya telah menyimpang. Apa yang bisa diharapkan dari wakil-wakil rakyat kita yang ternyata serendah itu ?.

Di DPR komisi yang dianggap basah yakni Komisi IV yang membidangi sektor pertanian dan kehutanan, Komisi V yang membidangi sektor perhubungan, Komisi VI yang membidangi sektor perdagangan dan koperasi, Komisi VII yang membidangi sektor energi dan mineral, Komisi X yang membidangi sektor pendidikan dan pariwisata serta Komisi XI yang paling favorit yakni yang membidangi keuangan. Padahal justru komisi itu yang biasanya rawan karena terbukti banyak anggota DPR yang kemudian masuk bui karena kasus KKN.

Sebagian besar tentu tak mau mengakui bahwa perebutan komisi itu lebih dilandasi oleh kepentingan pragmatis dan berorientasi pada perolehan dana yang lebih besar dan lancar. Namun di sisi lain mereka juga seperti mengisyaratkan adanya beban untuk mengambilan modal atau mengisi kas partai yang mengusungnya.
Maka perilaku seperti itu kemudian dianggap sebagai hal yang wajar. Politik uang masih menjadi bagian dari kultur kita. Maka segala cara pasti dilakukan termasuk dengan menduduki jabatan di komisi basah.

Memang semua itu baru praduga dan belum tentu akan seperti itu. Meskipun demikian tak bisa kita cegah adanya kecurigaan mengingat banyaknya kasus yang terjadi sebelumnya. Bahkan semua itu sudah menjadi rahasia umum.

Tampaknya anggota DPR dan partai-partai itu tidak mempedulikan suara-suara di luar karena bagi mereka tujuan jangka pendeknya terpenuhi. Apa boleh buat partai politik selama ini juga lebih banyak menggantungkan dari sana. Jadi semua sudah tidak sehat dan belum ada kemauan untuk memperbaiki.

Maka kontrol terhadap parlemen perlu ditingkatkan. LSM dan pers yang selama ini menjadi andalan, namun sesungguhnya mereka seringkali kalah pintar dibanding anggota parlemen yang lebih gesit mencari celah dan cara untuk meningkatkan pendapatan.

Terkadang sudah diungkap di media massa pun masih nekad apalagi yang tidak ketahuan. Dari berbagai hasil survei, lembaga DPR termasuk yang menduduki peringkat tinggi dalam korupsi. Maka aparat penegak hukum dan KPK perlu terus memonitor.(red/jek)